Perlu Penanganan Khusus Dan Partisipasi Publik Untuk Cegah Perdagangan Anak

0
4

Jakarta,- Bareskrim Polri menangkap pelaku perdagangan anak di bawah umur berinisial AR (41) di sebuah hotel di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (30/8/2016). Ia memperdagangkan anak-anak untuk penyuka sesama jenis.

Direktur Tindak Pidana  Ekonomi Khusus Bareskrim  Polri Pol Agung Setya mengatakan praktek perdagangan anak ini telah berlangsung selama 1 tahun. “Pelaku sudah beroperasi kurang lebih setahun lewat Facebook,” ujar Agung di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (31/8/2016).

AR pria berusia 41 tahun ini diketehui telah berkeluarga dan memiliki anak, namun diakui AR memiliki orientasi sex penyuka sesama jenis. Untuk setiap korbannya, AR menetapkan harga Rp 1,2 juta, dan bagi anak-anak yang diperdagangkanya hanya diberikan imbalan sebesar Rp.100 ribu sampai Rp 150 ribu

Lebih jauh Agung mengatakan Pengungkapan bisnis AR berdasarkan penelusuran tim cyber patrol di dunia maya. Mereka menemuka akun Facebook milik AR yang menampilkan foto-foto korban dengan tarif yang telah ditentukan.

Ada 99 anak yang diperdagangkan oleh AR, namun banyak pihak meyakini akan ada lebih banyak anak-anak lain korban perdagangan yang belum terungkap dan berbeda pelaku. Hal ini pula yang menjadi perhatian kalangan legislatif seperti yang dikatakan  anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq meminta kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, agar membuat pola yang sitematis dalam mencegah terjadinya kekerasan kepada anak di bawah umur. Dia berharap dalam perlindungan anak bisa melibatkan partisipasi publik khususnya masyarakat lokal di daerah.

 “Poin pertama bagaimana melibatkan orang-orang lokal untuk proses ini semua. Ini berkaitan juga sampai sejauh mana kementerian ibu membuat sebuah pola yang sistematis untuk menditeksi lebih awal, menerima informasi lebih awal sehingga kasus-kasus ini tidak terjadi. Melibatkan partisiapi publik, masyarakat untuk pencegahan kekerasan pada anak,” ujar Maman, Kamis (1/9/2016).
Pernyataan tersebut dia sampaikan saat Raker Komisi VIII DPR RI dengan Menteri PP dan PA di Gedung Nusantara II DPR RI. Politisi dari Fraksi PKB ini mengungkapkan, sering kali kasus-kasus kekerasan pada anak tidak ditangani secara maksimal oleh lembaga-lembaga yang ada di daerah. Yang sering muncul justru elemen-elemen nasional.
Indonesia sudah meratifikasi beberapa konvensi Internasional tentang pemberantasan perdagangan anak, bahkan protokol tambahannya menjadi Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah, tetapi tidak juga berhasil menekan tingginya angka korban perdagangan anak perempuan untuk dilacurkan.
Hal ini dikarenakan beberapa hal yang melatarbelakangi kasus perdagangan anak, antara lain:  Kurangnya Kesadaran, Kemiskinan,keinginan cepat kaya, faktor budaya (Peran Anak dalam Keluarga: Sejak kecil anak diajarkan untuk patuh terhadap orang tua dan dididik untuk memiliki kewajiban membantu keluarga), kurangnya pendidikan serta lemahnya penegakkan hukum terhadap pelaku perdagangan anak hal-hal tersebut tentunya harus mendapat perhatian khusus serta penangan yang khusus pula. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here