PASANG IKLAN SEGERA
Pemerintahan

Ketua Garda RI Rudy Mulyono “Permen KKP 56/2016 Adalah Pelanggaran Konstitusi”

Jogja, mediarakyatnusantara.com,-Ketua Garda RI (Gerakan Kedaulatan Rakyat Indonesia) Rudy Mulyono dalam sebuah press release yang dikirim ke Redaksi mediarakyatnusantara.com (04/01) mengatakan bahwasanya banyak pejabat Kementrian di era Reformasi ini yang tidak tahu Standarisasi dalam membuat sebuah kebijakan/aturan Rudy mencontohkan  Permen KKP no 56 tahun 2016 yang di buat oleh menteri KKP yang saat itu di jabat oleh SUSI PUDJIASTUTI, merupakan pelanggaran konstitusi. seharusnya semua orang sebelum di angkat menjadi pejabat public apalagi setingkat menteri harus tahu Konstitusi Indonesia sehingga tahu bagaimana tata cara atau sarat sarat dalam membuat sebuah Undang2, Keppres, Kepmen atau kebijakan lainnya yang akan di terapkan di NKRI, apalagi UU atau aturan yang menyangkut HAK HAK rakyat Indonesia dan menyangkut Hajat hidup orang banyak

Dalam membuat sebuah kebijakan baik itu KEPPRES, KEPMEN, PERDA bahkan UNDANG UNDANG dan sejenisnya para Pejabat Negara seharusnya memahami Arti DAN Makna dari NKRI BERKEDAULATAN RAKYAT dan BERDASARKAN HUKUM seperti yang tertuang dalam Aline ke 4 pembukaan UUD 45 yang berbunyi sebagai berikut :”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :Ketuhanan Yang Maha Esa,kemanusiaan yang adil dan beradab,persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dari Pembukaan UUD tersebut tampak bahwa hukum/aturan mulai dari UUD , KEPPRES, KEPMEN, KEP GUBERNUR sampai dengan Kepala desa wajib di buat dengan tunduk patuh pada kepentingan bersama rakyat Indonesia dalam mencapai tujuan bersama /tujuan Indonesia merdeka.Dengan demikian setiap hukum/aturan mulai dari UUD , KEPPRES, KEPMEN, KEP GUBERNUR sampai dengan Kepala desa ketika di terapkan wajib untuk membantu rakyat Indonesia dalam mencapai tujuan bersama/tujuan kemerdekaan Indonesia.

Adapun tujuan bersama rakyat Indonesia merdeka adalah seperti yang tercantum dalam SELURUH ISI PEMBUKAAN UUD 45 dan secara khusus tercantum dalam aline ke 4 juga, Maka dari itu jika ada UUD, UU , ATURAN atau Kebijakan yang di keluarkan oleh mulai dari Presiden , menteri, gubernur sampai kepala desa yang di buat tidak untuk mencapai tujuan bersama bersama rakyat atau malah membuat rakyat menderita maka Hukum/Aturan yang di buat itu dengan sendirinya secara otomatis gugur demi dan untuk Kedaulatan rakyat dan gugur demi Hukum Dan perlu di ketahui dalam pembuatan UUD,UU aturan hukum dan kebijakan seperti tertulis di atas selain semua itu di buat berdasarkan kedaulatan rakyat harus juga di saring berlandaskan Pancasila.

Langkah langkah pembuatan Hukum/aturan/kebijakan harus dan wajib di laksanakan seperti itu dan sarat lainnya juga dalam beberapa hal ( tidak semua ) haruslah di sosialisasikan dan di uji coba dulu bahkan wajib mengadakan riset oleh para ahli dan harus jelas hasil risetnya dan bisa di pertannggungjawabkan setelah hasilnya bagus barulah di patenkan, ketika aturan/ kebijakan itu berupa larangan dan terkait dengan hajat hidup rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maka wajiblah di cariikan solusi dan bukan asal main larang saja. Pemerintah harus memahami bahwasanya Rakyat adalah pemegang kedaulatan atas NKRI dan pejabat atau presiden adalah orang yg mendapat tugas dari rakyat untuk melaksanakan tujuan bersama rakyat. karena tanpa ada rakyat takkan ada negara dan tak ada negara maka tak ada juga jabatan buat anda… dan rakyat bisa hidup dan eksis tanpa negara .bahkan rakyat bisa membuat negara.

Maka dari itu keberadaan Permen KKP 56/2016 adalah inkonstitusional karena menhasilkan peraturan yang menyengsarakan rakyat, dan yang saya tahu fakta dilapangan rakyat yang berprofesi pedagang eksportir hasil laut malah berubah status menjadi penyelundup namun tidak ada satupun yang ditangkap polisi,sedangkan nelayan kecil penangkap hasil laut yang berubah profesi menjadi maling/ilegal fishing banyak yang ditangkap dengan tuduhan melakukan ilegal fishing. Dan kemudian dihukum, ketimpangan hukum ini terjadi karena permen KKP 56/2016 adalah inkonstitusional dan tidak berpihak kepada nelayan kecil. (sumber Rudy mulyono)

 

redaksi

Contact : 081286692229

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close
Open chat
ada yang bisa saya bantu
Ada yang bisa kami bantu..?