Hukum Yang Berkeadilan By Arthur Noija SH

0
8

Jakarta,mediarakyatnusantara.com,- Hukum adalah panglima’ artinya semua orang memiliki hak yang sama di depan hukum. Disisi lain prosesi hukum juga tidak boleh tebang pilih alias tajam kebawah, tumpul keatas.

Jika semua proses hukum berjalan dengan semestinya alias tidak dibungkus dengan aneka tipudaya dan permainan politik, maka barulah itu bisa disebut sebagai hukum yang berkeadilan, jujur dan bermartabat.
Dengan asumsi unsur-unsur terpenuhi, barulah kita berbicara soal asas praduga tak bersalah, jika tidak maka pengadilan akan berjalan layaknya sinetron yang diarahkan sutradara alias pengadilan sesat.
Salahsatu hal yang terkait dengan kejujuran dalam hukum adalah syarat “presumption of innocence” atau praduga tidak bersalah, yakni asas di mana seseorang dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakannya bersalah.
Asas ini sangat penting dalam kerangka penegakan hukum.
Di dalam koridor ilmu hukum sendiri terdapat beragam pengembangan penafsiran yang lugas sehingga akan mudah ditangkap maknanya oleh masyarakat awam sekalipun.
Pemahaman asas ini sangat penting agar dalam peristiwa hukum apapun, semua persoalan hendaknya diletakkan secara teratur dan terukur atau proporsional. Presumption of innocence adalahsalah satu unsur dari “Rule of Law” seperti terdapat didalam :
Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 66 :”Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.
Dan didalam Penjelasan dari pasal 66 dikatakan pula bahwa ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah. Hal ini tambah diperkuat oleh Pasal 158 KUHAP yang berbunyi,
” Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa”. Menurut Prof. Romli Atmasasmita, SH (2009).
Selain itu Asas praduga tak bersalah seharusnya berbunyi: “Seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai dapat dibuktikan sebaliknya”. Di dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) berdasarkan sistem hukum Common Law, asas hukum ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (due process of law).
M. Yahya Harahap, S.H. (2006) menulis perspektif tentang kesadaran hukum pada terminologi presumption of innocence yang bagus dalam bukunya : “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan ” halaman 34, yaitu : “Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat.
Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan.
Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.”. Pemahaman ini penting disosialisasikan secara luas kepada masyarakat di tingkat bawah sekalipun, sebagai bentuk kesadaran hukum yang berkeadilan.
Didalam kitab suci Al-Qur’an terdapat ayat yang sungguh mampu menggugah kesadaran masyarakat agar sadar hukum dan berkeadilan. Allah Ta’ala berfirman : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.
Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
(QS Al-Maidah 8). Ini menegaskan bahwa betapa Agama Islam sangat menjunjung tinggi asas keadilan. (red)
Sumber Arthur Noija SH Ketua Lembaga Peduli Nusantara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here