Dr Anton Sudanto SH MH Menyesalkan Pertimbangan Majelis Hakim Yang Nyaris Memegang Penuh Keterangan Terdakwa Tedja Widjaja

Sidang putusan terhadap terdakwa Tedja Widjaja

jakarta, mediarakyatnusantara.com –Majelis hakim PN Jakarta Utara yang di pimpin Tugiyanto SH MH dalam putusannya menyatakan terdakwa Tedja Widjaja harus dibebaskan dari semua dakwaan maupun tuntutan hukum. Alasannya,  karena perbuatan yang dilakukan terkait jual-beli sebagian tanah kampus Universitas 17 Agustus 1945 (UTA 45) bukan merupakan suatu tindak pidana, melainkan perbuatan perdata.

Dalam persidangan yang selama ini di gelar diduga majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara menerima sepenuhnya kontruksi hukum penasihat hukum terdakwa Tedja Widjaja. Serta mengesampingkan keterangan saksi fakta maupun fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan.

“Kami kecewa dengan pertimbangan majelis hakim tersebut yang melepaskan terdakwa Tedja Widjaja dari dakwaan maupun tuntutan pidana,” ujar JPU Fedrik Adhar SH MH usai sidang putusan (17/7/2019).

Meski demikian, Fedrik Adhar menyatakan tetap menghormati putusan tersebut. Hanya saja dia akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) setelah melaporkan putusan terbukti melakukan suatu perbuatan namun bukan merupakan tindak pidana itu ke pimpinannya.

“Kami tentu saja mengajukan kasasi, karena kami memang dapat membuktikan pelanggaran pasal 378 KUHP yang dilakukan terdakwa Tedja Widjaja itu dalam persidangannya,” ujar Fedrik.

Saat dikonfirmasi awak media Penasihat hukum Yayasan Uta’45 Dr Anton Sudanto SH MH menyesalkan pertimbangan majelis hakim yang nyaris memegang penuh keterangan terdakwa Tedja Widjaja. “bagaimana bisa majelis hakim menerima sepenuhnya bukti transferan uang dari terdakwa ke Yayasan Uta’ 45 yang tidak disertai kwitansi atau tanda terima.

Dr Anton Sudanto SH MH penasehat hukum UTA’45 jakarta

“Puluhan miliar rupiah ditransaksikan tanpa bukti kwitansi atau tanda terima, logiskah itu terjadi dalam kenyataan berbisnis sehari-hari. Begitu juga soal pembangunan gedung kampus Uta’45 yang tercatat dibiayai Rp 31 miliar lebih, disebutkan majelis hakim ditanggung terdakwa tanpa bukti-bukti yang akurat pula,” ujar Anton.

Kejanggalan lain dalam putusan majelis hakim yang disoroti Anton terkait bank garansi. Dalam persidangan terungkap bahwa bank garansi tidak dibuat karena terdakwa tidak mau membuatnya. Sementara dalam putusan majelis hakim yang dibahas siapa yang berwenang membuat bank garansi tersebut.

“Sangat mengecewakan putusan majelis hakim itu. Bukan karena tuntutan Uta’45 tidak diterima majelis hakim, tetapi disebabkan putusan majelis hakim itu cenderung bukan berdasarkan fakta-fakta hukum dan keterangan saksi yang dikemukakan dalam persidangan. Keterangan saksi acharge dan saksi fakta dipatahkan oleh keterangan terdakwa bagaimana hal itu bias terjadi. Itulah yang membuat aneh putusan tersebut,” tutur Anton.

Terdakwa Tedja Widjaja sebelumnya dituntut hukuman tiga tahun enam bulan penjara oleh JPU Fedrik Adhar SH MH. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 378 KUHP yang merugikan Yayasan Uta’45 sedikitnya Rp 60 miliar. JPU Fedrik Adhar menyebutkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa Tedja Widjaja tersebut didukung keterangan saksi-saksi a charge dan saksi fakta yang saling bersesuaian.

Perkara penipuan yang sudah berakhir dengab putusan onslag (ada perbuatan tetapi bukan pidana) Tedja Widjaja dikabarkan saat ini tengah dihadapkan lagi dengan kasus pemalsuan yang ditangani penyidik Polda Metro Jaya.

Hal itu diketahui dari surat perintah penangkapan dari Polda Metro Jaya Nomor : SP. Kap/985/V/2019/ Dit Reskrimum. Terkait hal tersebut Tedja Widjaja tidak diperkenankan untuk bepergian keluar negeri (cekal). Hingga berita ini di turunkan Tedja Widjaja belum bisa dikonfirmasi oleh awak media.

(Her Ysp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *