BERITA TERBARU

Bhayangkara Sejati Cipt Kyai Musik.Jhon Dayat

0

Jakarta,MRN,- Sebuah lagu yang tercipta karena rasa kagum dan hormat seorang Jhon Dayat kepada Polri yang senantiasa melindungi dan mengayomi masyarakat seperti saat unjukrasa di depan gedung Bawaslu belum lama ini.

Kyai Musik Jhon Dayat mengatakan kepada awak media bahwasanya tidaklah semua aparat itu musuh rakyat tapi masih banyak pula yang ingat akan kampung akherat,sholat tepat waktu berjamaah dan tidak sombong,serta baik kepada masyarakat.Hal ini tampak seperti yang dilakukan Kombes Pol Harry Kapolres Jakarta Pusat yang dengan ramah dan sopan turut mengawal jalanya unjukrasa.

” Lagunya bisa dilihat di You Tube Bhayangkara Sejati ” Mudah 2 an Lagu ini menambah Semangat lagi bagi Anggota Polri Untuk Menjalankan Tugasnya karena Aparat Penegak Hukum.kalau menjalankan Tugasnya dengan baik INSHAA ALLAH akan Mendapat Sorga ” Sedangkan kalau Mereka tidak baik menjalankan Tugasnya Maka Neraka Jahanam lah Tempatnya !? Nauzubillah Minzhaliq” !.Kata Kyai Jhon Dayat

Bhayangkara Sejati Cipt Kyai Musik.Jhon Dayat

Bhayangkara Abdinya Negara Siap yang Terdepan

Melindungi Mengayomi Melayani Masyarakat

Bhayangkara Abdinya Negara Pantang Khiianat

Mari Kita Bersama Rakyat Berjabat Tangan Erat

‘ Reff

 Bhayangkara Abdinnya Negara

Siap Untuk Memberantas Korupsi

Bhayangkara Abdinya Nergara

Siap Untuk Memberantas Narkoba

Bhayangkara Abdinya Negara

Siap Untuk Memberantas Kejahatan

Bhayangkara Abdinya Negara Setia Sampai Akhir Hayat ..

(harry)

FBR Kota Tangerang : Siap Menangkan Jokowi-Ma’ruf

0

Mediarakyatnusantara.com, Tangerang : Untuk menindaklanjuti Deklarasi Dukungan kepada Pasangan Jokowi-Ma’ruf pada hari Ahad lalu (10/3) di Lapangan Parkir Puri Mansion Kembangan Jakarta Barat, Keluarga Besar FBR Korwil Kota Tangerang Banten mengadakan Rapat Kerempugan Untuk Memenangkan Pasangan tersebut.

Bertempat di Sekretariat Korwil FBR Kota Tangerang Banten, Para Pengurus Gardu dan Korwil FBR se-Kota Tangerang Banten berkumpul dipimpin oleh Ketua Korwilnya, Solihin, guna membahas rencana taktis dan strategis untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf di wilayah mereka.

“Rapat Kerempugan ini kami adakan dalam rangka menyampaikan Maklumat dari Imam FBR kepada seluruh keluarga besar FBR se-Kota Tangerang Banten untuk memilih Pasangan Capres Nomor Urut 1, yaitu Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Bapak KH. Ma’ruf Amin,” jelas Solihin.

Selain itu, Solihin, yang akrab dipanggil Leking menambahkan bahwa FBR Kota Tangerang Banten sudah bertekad bulat untuk memaksimalkan kemampuan yang ada demi kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Prinsip Imamah dalam tubuh FBR, akan kami pegang teguh,” katanya mengakhiri. (Red)

Tim Relawan Prabowo Sandi Tangerang (RAPAT) deklarasi dirumah Aspirasi di Cut Meutia

0

Jakarta, MRN,- Dukungan terhadap Capres dan Cawapres pasangan no.o2 Prabowo Sandi seolah mengalir tiada henti, kemarin 8 Maret 2019 Tim Relawan Prabowo Sandi Tangerang (RAPAT) yang beralamat Sekretariat : KP. cilongok rt. 02 rw. 02 desa sukamantri kec. Pasarkemis kab. Tangerang telah melakukan konfirmasi dan deklarasi dukungan terhadap pasangan capres H. Prabowo subianto dan cawapres H. Sandiaga salahudin uno

Deklarasi ini dialkukan di Rumah aspirasi dijalan cut meutia No. 18 dibawah naungan ibu Hj. Titiek Soeharto. Relawan RAPAT ini diterima dengan baik oleh pimpinan rumah Aspirasi bapak Herlambang Trisakti, Ketua Tim relawan KH. Ahmad Husaini langsung menyampaikan maksud dan tujuan tim relawan RAPAT yaitu menyatakan dukunganya terhadap Capres Cawapres Prabowo Sandi, hal ini dilatari oleh panggilan nurani dari para relawan yang telah melihat betapa inginnya memperbaiki negeri. Faktor terutama adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia membutuhkan Kepemimpinan yang Tegas dan berwibawa sehingga arah tujuan bangsa ini dapat tertata dengan baik tanpa adanya intervensi dari pihak manapun

Keinginan Relawan RAPAT ini disambut dengan baik oleh pimpinan harian Rumah Aspirasi cut meutia No. 18 Bpk. Herlambang Trisakti, yang menyampaikan ucapan terimakasih dan mengajak untuk berjuang bersama demi kemenangan Prabowo Sandi, agar apa yang dicita-citakan masyarakat dapat terwujud, dan puncak acara diisi dengan Ceramah danDoa bersama yang dipimpin oleh KH. Humaeni yang dalam doanya tersirat keinginan anak bangsa indonesia dalam memenangkan Bpk. H. Prabowo subianto beserta bpk. H. Sandiaga salahudin uno. (Joko)

KOlaborasi Milenia Kyai Musik Jhon Dayat dan Artis cilik Salwa

0

Jakarta,- Media rakyat Nusantara. Kyai Musik Jhon Dayat mengeluarkan gebrakan baru dalam blantika musik Indonesia dengan berkolaborasi dengan artis cilik Salwa yang masih berusia 9 tahun. Siswa SD Islam AlAzhar 36, Patuha Bandung,

Ada 11 lagu yang disyiarkan lewat RBT Ke 11 lagu itu antara lain  Gembirakan Anak Yatim 1 dan II, Indonesia Tahajut, Jam Belajar Malam Hari, Jangan Menambah Dosa, Lebaran Telah Tiba, Rukun Iman, Salam 212, Semangat Ramadhan, Takut Dibenci Allah, Ya Allah Berikan Hamba Rezeki, Indonesia Tanpa Narkoba, Agama Sempurna. 

Dalam hal mencipta lagu musisi yang kini lebih dikenal sebagai Kyai musik Jhon Dayat ini memang sudah tak perlu di ragukan lagi banyak artis-artis penyanyi Indonesia yang albumnya melejit lewat olah tangan dinginya seperti, Nia Daniati yang melejit lewat lagu “Disini Aku Rindu, Disana Kau Bercumbu”, dan “Cintamu Seperti apa” dan masih banyak lagi penyanyi lainya seperti Popy Mercuri dengan lagunya “Antara Kau Dia dan Aku dan masih banyak lainya.

John Dayat yang dikenal sebagai musisi yang bertangan dingin ini oleh kalangan artis namanya disejajarkan dengan  Obbie Messakh, termasuk juga Gombloh, ikon legenda musik pop Indonesia. Maklumlah keduanya bersahabat kental, sehingga Jhon Dayat – begitu sebutan akrabnya membuat lagu berjudul “Gombloh Temanku”

Sebelum berkolaborasi dengan artis cilik Salwa Jhon Dayat sempat mengorbitkan penyanyi cilik lainya seperti Dea Ananda yang terkenal dengan lagunya . “Baju Baru”´yang sampai hari ini  masih dinyanyikan anak-anak dalam rangka menyambut Idul Fitri. Lebih jauh John Dayat mengatakan barang siapa paling banyak menggunakan RBT akan diberikan Umroh gratis yang akan diberikan oleh Produser sekaligus Direktu Utama Bunda Maya Jhon juga mengatakan bahwa dirinya hayalah produser pelaksana .

Kyai Musik Jhon Dayat berharap kolaborasinya dengan artis cilik Salwa ini dapat diterima dimasyarakat,dan menjadi suri tauladan bagi anak-anak Indonesia. John Dayat yakin, Salwa, 9 tahun, merupakan penyanyi milenia yang lantunan  suaranya dapat membuat orang dekat dengan Allah, mohon ampun seampun-ampunya sampai masuk syurga.

.

Yuk aktifkan RBT “Jangan Menambah Dosa” Telkomsel [GRATIS 7hr]=  refhh   sms ke 1212

XL = salwa5   sms ke 1818

Indosat = set  salwa5  sms ke 808

Tri =  170293   sms ke 1212.

(harry)

FPII : Dewan Pers Menjadi Bagian Penista WARTAWAN

Mediarakyatnusantara.com, Jakarta (12/6) – FPII : Dunia Jurnalis kembali berduka setelah perlakuan keji, diskriminatif dan tidak manusiawi kembali menimpa insan pers. Kali ini, nasib naas menimpa M. Yusuf, wartawan Sinar Pagi Baru yang tewas di dalam tahanan Polres Kota Baru, Kalimantan Selatan, saat menjalani proses hukum atas dugaan pelanggaran UU ITE, Minggu, 10 Juni 2018. (foto : Alm. M. Yusuf/wartawan Sinar Pagi Baru) Bermula dari pengaduan sebuah perusahaan perkebunan sawit *PT MSAM* milik Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam) yang menuduh M. Yusup telah melakukan pencemaran nama baik dan sebagainya. Atas meninggalnya M Yusuf, Forum Pers Independent Indonesia (FPII) mengutuk keras kriminalisasi M Yusuf yang di dalam Penberitaan banyak media, M Yusuf dipidana akibat rekomendasi Dewan Pers. “Miris tidak menutup kemungkinan, setelah ini ada ratusan Wartawan yang menunggu giliran, baik pembunuhan karakter maupun secara pisik,” Jelas Heryadi, Ketua Deputi Advokasi FPII dalam keterangan resminya kepada Wartawan di Jakarta, Selasa (12/6/2018). (foto : Ketua Advokasi FPII / M. Heryadi) Atas kejadian ini, menurut Heryadi, kematian M. Yusuf bukanlah semata mata dukacita insan pers tapi juga menjadi keprihatinan rakyat Indonesia, mengingat Pers adalah pilar keempat dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia. Kehidupan dunia pers yang sejauh ini cenderung tidak mendapatkan perlindungan serius dari negara, disinyalir menjadi salah satu penyebab kembali terulangnya peristiwa seperti ini. “Hampir semua kasus yang menimpa wartawan, dipaksa menjadi pihak yang bersalah dengan diterapkannya KUHP atau UU ITE, bukan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers, Sementara Dewan Pers lebih memilih posisi aman dengan ikut menghabisi wartawan kritis dan membumihanguskan perusahaan Pers tanpa sedikitpun memberi perlindungan.” terang dia. Sehingga, Menurut Heryadi, Dewan pers yang dibentuk berdasarkan pasal 15 UU No 40 tahun 1999, sesungguhnya dimaksudkan untuk mengembangkan kemerdekaan pers, dan bukan sebaliknya, malah jadi badan pembungkam pers. “Rekomendasi Dewan Pers condong digunakan untuk mengkriminalisasikan wartawan yang kritis tanpa rasa bersalah, tanpa rasa empat, bahkan merasa puas sebagai lembaga super power. Dewan Pers harus mempertanggungjawabkan semua pelanggaran konstitusi dan UU No 40 tahun 1999 yang telah memakan korban insan pers,” tegas Heryadi. Oleh karena itu, FPII memandang kondisi saat adalah kondisi darurat dimana kemerdekaan pers dicengkeraman orang yang salah! Yaitu pengurus Dewan Pers yang tidak profesional dan dapat dianggap melanggar konstitusi. “Oleh karena itu , FPII akan merangkul media yg tidak terverifikasi dan akan memberikan perlindungan hukum,” tandas Ketua Advokasi FPII. *** 12 JUNI 2018 (Tim FPII)  

Bukti Yang Diiajukan Hanya Fotochopy, Gugatan Mohamad Kalibi Ditolak Majelis Hakim

0
Jakarta,rakyatnusantara.com –Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak seluruhnya Gugatan yang dimohonkan oleh Mohamad Kalibi terhadap Hadi Wijaya dan Tujuh ahli waris H.Mamat Tristianto. Ditolaknya gugatann Mohamad Kalibi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat hanyalah fotochopi yang tidak dikuatkan dengan keterangan saksi. Dalam surat putusannya, Ketua majelis Hakim Rianto Adam Pontoh SH, MH yang didampingi Hakim anggota anggota Dodong Iman Rusdani SH MH dan Sujaji SH MH, Menyatakan bahwa gugatan yang dimohonkan HM Rawi maupun Mohammad Kalibi tidak berlandaskan Hukum. “Saksi yang di hadirkan penggugat tidak mendukung dalil-dalil penggugat. Bahkan terdapat keganjilan dari dalil-dalil penggugat. “tutur hakim anggota Dodong Iman Rusdani saat bacakan amar putusannya. 9/3/21. Dalam pertimbangannya majelis Hakim menyebutkan bahwa kepemilikan tanah seluas 7.168 m2 yang diajukan HM Rawi dengan dasar suatu perjanjian dengan almarhum H Mamat Tristianto tidaklah berdasar hukum. Dalam dalilnya, pembelian tanah seharga Rp 440 juta tersebut dilakukan pada awal Maret 2014. Namun pembayarannya dicicil sampai agustus 2019. Cicilan pembayaran yang dilakukan ada yang hanya Rp 200 ribu. Pada akhirnya total yang dibayar atas tanah itu menjadi Rp 670 juta. yang menerima pembayaran tidak jelas lagi siapa-siapa, karena H Mamat Tristianto sudah lama meninggal. Notaris yang disebutkan dalam dalil penggugat membuat perjanjian antara HM Rawi dengan H Mamat Tristianto (alm) juga telah membuat surat pernyataan menyebutkan bahwa perjanjian antara keduanya bukan jual beli tanah obyek sengketa 7.168 m2. Sedangkan dalil-dalil penggugat intervensi I dan II, Moh Kalibi, saat ini duduk sebagai terdakwa kasus pemalsuan, antara Moh Kalibi dengan penggugat (HM Rawi) hubungan menantu dengan mertua. Disebutkan majelis hakim dalam persidangan, bahwa penggugat mendalilkan telah memiliki Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 247 dan SHP Nomor 248 atas tanah yang dipersengketakan di Jalan Kramat Jaya, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Namun kedua SHP itu tercatat bukan atas nama kedua penggugat intervensi. Melainkan atas nama Martin dengan luas yang berbeda. Dengan ditolaknya seluruh gugatan penggugat HM Rawi, Penggugat intervensi I dan II Moh Kalibi dan Siti Mutmainah, Maka tanah seluas 7.168 m2 adalah sah dan meyakinkan sebagai milik tergugat delapan Hadi Wijaya. “Jual beli atau over garap atas lahan obyek sengketa itu antara H Mamat Tristianto semasa hidupnya dengan tergugat delapan Hadi Wijaya mempunyai landasan hukum dan kepemilikan yang sah, “Rianto Adam Pontoh. Hingga berita ini diturunkan Mohamad Kalibi maupun H.M Rawi belum dapat dimintai keterangan terkait ditolaknya permohonan gugatannya. (Tri)

Marak Project Pemasangan FO Tidak Berizin Di Kota Bekasi

0

MRN News.com, Kota Bekasi – Maraknya berbagai pembangunan yang ada di wilayah Kota Bekasi seharusnya dapat seiring sejalan dengan berbagai aturan dan peraturan yang ada. Terlebih pembangunan infrastruktur yang merupakan ornamen penting dari maraknya pembangunan sebuah perkotaan.

Namun sungguh sangat disayangkan, maraknya pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Bekasi diciderai oleh ulah segelintir oknum-oknum yang mengatasnamakan instansi. Seperti yang ditemui oleh team media ini di salah satu jalan utama Kota Bekasi pada Rabu malam (04/02/2021).

Project pemasangan tiang fiber optik (FO) milik salah satu provider jaringan dilakukan tanpa ijin rekom dari DBMSDA Kota Bekasi, padahal pekerjaan tersebut berada persis didepan Kantor Walikota Bekasi. Saat ditanya oleh team media kepada pengawas ataupun penanggung jawab pekerjaan tersebut yang mengaku berasal dari PT TMM, terkait rekom perijinan rumija hanya bisa menunjukkan surat pengajuan pembuatan rekom rumija saja.

dok foto Surat Pengajuan

“Kami hanya diberikan ini, Bang,” ungkap Why selaku penanggung jawab pekerjaan sambil menunjukkan resi tanda terima pengajuan rekom kepada team media yang memantau kegiatan ini. “Dan menurut ‘Mr D’ pekerjaan sudah boleh dilaksanakan, menyebut nama inisial sang pembuat perijinan yang merupakan salah satu staff di Dinas BMSDA,” ujarnya menambahi.

Rencananya pekerjaan penanaman kabel fiber optik ini akan dilakukan mulai dari depan Pemkot Bekasi sampai ke arah depan Apartemen Mutiara melintasi jalan Rawa Tembaga. Dan sebanyak 29 tiang akan dipasang di sepanjang jalan tersebut.

Lebih lanjut dikatakan oleh penanggung jawab pekerjaan tersebut bahwa instruksi pekerjaan ini dadakan dari kantor. “Makanya kami berani kerja setelah ada persetujuan dari pihak Dinas terkait yang sudah meng’iya’kan. Dan kita ga mengerti kalo hal itu belum jadi (red-ijinnya). Kami hanya bekerja saja Bang tanpa tahu perizinannya karena yang mengurus kesana kan dah berbeda,” imbuhnya menjelaskan secara detail.(C45)

Universitas Borobudur Gelar Baksos di Desa Antajaya dan Pesantren Binauma Tebuireng

0
Mediarakyatnusantara.com, Bogor (22/12) – Dalam Rangka Perwujudan Pengabdian kepada masyarakat, Universitas Borobudur mengadakan Bakti Sosial di Desa Antajaya – Cariu (Bogor) pada tanggal 22 – 23 Desember 2020. Giat bakti sosial ini hasil sinergitas Universitas Borobudur, Koperasi JTS dan Mayora Grup. Dengan membagikan paket sembako berupa : beras, minyak, susu, sarden, dan beberapa produk Mayora Grup diserahkan langsung dikantor desa Antajaya. Penyerahan Paket sembako diserahkan secara simbolis oleh Dr. Mega Barthos,SH.MM selaku Dekan Universitas dan juga sebagai ketua pelaksana abdimas kepada Andi Pamungkas, SH selaku kepala desa Antajaya yang didampingi sekda Antajaya. Selain memberikan paket sembako, Mahasiswa dari 9 Fakultas universitas Borobudur turut mensosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 kepada masyarakat sekitar yang hadir dikantor desa Antajaya. Andi Pamungkas, SH selaku kepala desa Antajaya memberi apresiasi terhadap giat baksos tersebut diwilayahnya, ” Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar universitas Borobudur pada kesempatan nya kali ini sudah peduli kepada masyarakat desa Antajaya.”ungkapnya. “InsyaAllah bantuan paket sembako ini bermanfaat bagi masyarakat khususnya desa Antajaya, Semoga Universitas Borobudur semakin jaya”. Tutup Andi. Selanjutnya pada kesempatan yang sama giat baksos juga dilakukan di Pesantren Binauma Tebu Ireng, Cianjur. Dengan memberikan paket sembako beserta buku bacaan kepada santri serta membagikan masker demi menjaga prokes Covid-19 demi tercapainya Indonesia Sehat dan pintar. (Red/23/12/2020)        

TENDA PUTIH YANG MALANG by M Rizal Fadillah

0
Bandung, mediarakyatnusantara.com,- Ini bukan kisah tenda biru lagu Dessy Ratnasari, melainkan soal pernikahan puteri HRS di Petamburan yang berbuntut panjang. Peristiwa akad dan walimah berbasis syari’ah atau perdata ternyata dicoba ditarik sebagai kejahatan. Kerumunan dianggap sebagai unsur delik. Mengundang dianalogikan dengan menghasut atas dasar ketentuan Pasal 160 KUHP. Padahal tidak ada tindak pidana yang menyertai. Luar biasa. Bisa menjadi sebuah tuduhan yang bersejarah. Covid 19 telah menjadi alat pemukul, bahkan menjadi “hakim” penentu apakah suatu perbuatan dapat ditarik ke ranah administrasi, perdata, atau pidana atau mungkin juga hukum rimba. Kelicikan kebijakan ada pada tarik menarik “jender” Covid 19 ini. Pemanggilan Polisi kepada pemilik tenda, pemasang, sopir dan keneknya dalam kasus pernikahan puteri HRS cukup mengagetkan. Urusan tenda ternyata ikut terbawa-bawa. Kelucuan hukum terjadi di negeri ini. Lama lama petugas katering dan tukang cuci piring bisa dipanggil pula. Mengejar HRS sampai ke penyewaan tenda sangat berlebihan dan tidak profesional. Kasarnya jangan-jangan tenda bisa dinyatakan sebagai tertuduh. Hukum kausalitas seperti ini tentu menggelikan. Ada ceritra almarhum pelawak Sunda Kang Ibing yang menertawakan hukum di negeri kita. Ia berkisah ada maling masuk ke dalam rumah melalui atap. Karena kayunya tidak kuat maka jatuhlah sang maling dan tewas. Keluarga si maling tidak bisa menerima lalu memperkarakan si pemilik rumah. Hukum gantung mengancam. Pemilik rumah menyalahkan kepada tukang pembuat atap atas pengerjaannya. Kini si pembuat atap yang terancam hukuman gantung. Tetapi si tukang kayu ini membela diri, katanya ia tidak konsentrasi saat membuat atap karena ada perempuan lewat barpakaian oranye. Lalu tertuduhpun menjadi perempuan berpakaian oranye. Perempuan itu mengelak dengan menyalahkan tukang celup karena tadinya ia ingin pakaiannya berwarna hijau, tetapi tukang celup mencelup dengan warna oranye. Akhirnya dicarilah tukang celup dan berhasil ditemukan. Lalu ia siap untuk digantung. Saat akan digantung ternyata tubuhnya tinggi dan gantungannya hanya bisa untuk orang yang pendek. Ujungnya, dicarilah siapa tukang celup yang tubuhnya pendek. Ketika berhasil ditemukan, digantunglah tukang celup pendek tersebut. Ketika hendak digantung ia bertanya mengapa ia harus dihukum gantung ? Maka jawabannya “karena pendek !”. Ruwetnya hukum di Indonesia karena kehilangan otonominya. Dari penyidik hingga hakim selalu ada saja oknum yang gemar bermain-main. Kekuasaan dan uang ikut menentukan. Kasus HRS tidak otonom sehingga penelusurannya kemana-mana. Akhirnya urusan tenda pun terseret Ikut dalam pemanggilan polisi. Dalam rangka mewujudkan keadilan yang semau-maunya. Oh, tenda putih yang malang Engkau peneduh tamu yang diundang Tapi karena rekayasa perlu pecundang Maka ke kantor polisi engkau harus datang *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan Bsndung, 5 November 2020

Wagub Banten: Jamsosratu Kontribusi Banten Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

0
Banten, mediarakyatnusantara.com,- Pemerintah Provinsi Banten menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) tahun anggaran 2020 senilai Rp62,5 miliar sekaligus satu tahap kepada 50 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di delapan (8) kabupaten/kota se-Provinsi Banten. “Ini bagian dari seluruh bantuan sosial untuk rakyat Banten yang nilainya cukup signifikan sampai kurang lebih Rp300 miliar. Dalam konteks recovery ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini bisa dilihat sebagai sumbangsih Banten untuk perekonomian Nasional,” kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy usai menghadiri pembagian Jamsosratu 2020 secara simbolis kepada KPM di Kota Tangerang Selatan, di Kantor Cabang Pembantu BJB Bumi Serpong Damai (BJB) Kota Tangerang Selatan (Kamis, 3/12/2020). Hadir pada acara tersebut CEO Regional IV BJB Edy Kurniawan Saputra dan Plt. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Banten Budi Dharma Sumapraja. Selain itu, kata Wagub, bansos Pemprov Banten termasuk Jamsosratu adalah wujud komitmen Gubernur Banten Wahidin Halim dan dirinya sebagai Wakil Gubernur Banten, dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Terkait  sumbangsih Banten kepada perekonomian Nasional, Wagub menjelaskan, pemberian bansos di masa pandemi seperti sekarang merupakan wujud partisipasi pemerintah daerah dalam menggerakkan roda perekonomian Nasional melalui bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Wagub berharap bantuan sosial yang digelontorkan Pemprov Banten melalui APBD tersebut dapat bersinergi dengan berbagai bantuan sosial yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat melalui APBN. Hingga pada gilirannya, lanjutnya, bantuan sosial tersebut tidak hanya berperan dalam rangka membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, tapi lebih jauh lagi dapat berperan sebagai salah satu faktor pendorong yang berkontribusi positif terhadap bergeraknya roda ekonomi dari masyarakat yang ada di klaster paling bawah. Terpisah Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana mengatakan, sedianya bantuan Jamsosratu tersebut disalurkan bertahap dalam satu tahun seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, kali ini bantuan Jamsosratu disalurkan sekaligus pada Desember 2020. “Tahun ini sekaligus diberikan Rp1,250 juta per KPM, sehingga dapat dirasakan manfaatnya lebih besar oleh penerima. Apalagi 2021 anak-anak mulai sekolah, jadi uang ini pun bisa bermanfaat untuk persiapan menjelang masuk sekolah,” ujarnya. Pada kesempatan itu, Nurhana juga mengapresiasi pihak perbankan BJB dan BRI serta Bank Indonesia yang turut bekerja sama dalam penyaluran bansos di Provinsi Banten. “BJB sebagai penyalur utama bansos di Banten. BRI pun kami apresiasi sebagai Himbara yang bersedia berpartisipasi penyaluran bansos yang dibiayai APBD,” ujarnya. “Bansos kemasyarakatan seluruhnya, baik JPS Covid-19, bansos Jamsosratu, lansia, anak, dan disablilitas, yang sifatnya bansos kemasyarakatan sebagai wujud komitmen Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten dalam upaya mewujdukan kesejahteraan sosial masyarakat Banten yang berakhlakul karimah,” tambahnya. Sementara itu Plt Sekretaris Dinsos Banten Budi Darma Sumapradja mengatakan, dalam penyaluran bansos Jamsosratu saat ini Dinsos Banten telah memiliki aplikasi Jaminan Sosial Keluarga atau e-JSiKa. e-JSiKa bertujuan menghimpun data secara digital yang dihimpun oleh para pendamping program Jamsosratu untuk dapat menggambarkan kondisi KPM Jamsosratu. Dengan demikian, kualitas pelayanan bagi KPM bisa lebih baik serta semua pergerakan data serta monitoring oleh pendamping bisa dilaksanakan secara berkala dan terkontrol dengan baik. “Ini sebuah inovasi yang diinisiasi oleh Dinsos Banten.  Aplikasi ini yang memberikan informasi real time mengenai kondisi para penerima manfaat di lapangan,” ujar Budi. Salah seorang penerima program Jamsosratu Ibu Juminah mengaku bersyukur dengan adanya bansos Jamsosratu tersebut. “Bantuan ini membantu kami orang-orang yang sangat memerlukan bantuan seperti ini, apalagi di masa pandemi. Saya kewalahan sejak awal tahun. Akhirnya yang ditunggu-tunggu sekarang keluar juga dengan nilai,” kata warga Kecamatan Serpong. Setelah hari ini, penyaluran bansos Jamsosratu dilanjutkan pada Senin 7 Desember 2020 di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang. Kemudian pada Rabu 9 Desember 2020 di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, pada Jumat 11 Desember 2020 di Kota Cilegon, dan Senin 14 Desember di Kota Serang.(red)

Kemenpora, PB PON 20 dan KONI Pusat Rapat Bahas Pengadaan Peralatan

Jakarta, Media Rakyat Nusantara – Koordinasi antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dengan Panitia Besar (PB) PON dalam rangka Pengadaan Barang Peralatan Pertandingan PON XX (Ke-20) TAHUN 2021 di gelar oleh Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kemenpora. “Kami menginisiasi untuk rapat koordinasi dengan Kemenpora, mem-follow up persiapan pengadaan peralatan dan sarana PON yang menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat dalam hal ini Leading Sektornya adalah Kemenpora,” terang Ketua Panitia Bidang 1 PON XX 2021 Papua, Dr. Yusuf Yambe Yabdi ST MT kepada Wartawan di Hotel Peninsula Jakarta Barat, Kamis (26/11/2020). Yusuf menuturkan, khusus dalam bidang peralatan PON diadakan untuk 37 Cabang Olahraga (Cabor) yang diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemudian dari 37 Cabor itu, menghasilkan 56 disiplin Cabor yang harus diperebutkan medali emasnya di Papua. Dari 56 disiplin Cabor itu masing-masing disiplin memiliki peralatan khusus dimana sebagian besar pengadaan peralatan dan sarana dilaksanakan oleh Pemerintah pusat. “Nah dari 56 cabang olahraga itu, pemerintah mendapat tanggung jawab (pengadaan) 36 peralatan. Dan kami PB PON Papua mendapat tanggung jawab 20 peralatan,” terangnya. Menurut dia, untuk supaya proses-proses ini bisa berjalan, yang berhubungan dengan merek, dengan proses pengadaan, dengan spesifikasi teknis yang direkomendasikan oleh masing-masing pengurus besar melalui perwakilan, namanya Tehnical Delegate maka itu perlu dilakukan rekonsilidasi. “Apakah hal-hal yang menjadi kebutuhan dari masing-masing Cabor yang diadakan oleh Kami di Papua maupun di Kemenpora apakah sudah sesuai atau tidak, sehingga nanti tidak terjadi balas pantun ketika pertandingan dilaksanakan di Papua yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021.” ulas Yusuf. “Itu tujuan kita melaksanakan rapat konsolidasi tentang peralatan dan sarana PON XX 2021 di Papua.” terangnya. Yusuf Yambe menambahkan, sesuai instruksi Presiden Jokowi, bahwa PON XX Papua harus dilaksanakan. “Makanya kita terus bekerja keras yang merupakan kolaborasi dari pemerintah daerah, pemerintah pusat dan kami sebagai Panitia Besar PON. Dan semua masih on the track dan kami tetap yakin bahwa PON di Papua pasti jadi.” tandasnya. Sementara itu, Agus Prayitno, Penanggung Jawab Pengadaan peralatan dan sarana untuk 36 disiplin Pertandingan (dari 56 disiplin Cabor yang dipertandingkan) di PON ke-20 tahun 2021 Papua mengatakan secara teknis tidak menemukan kendala dalam proses pengadaan peralatan dan sarana untuk 36 disiplin Cabor tersebut. “Karena semua sudah menjadi standar dari Teknical Delegate yang sudah mengajukan, Sudah final semua dan tidak mengalami perubahan,” kata Agus. Koordinasi dan persiapan yang berkaitan dengan Pengadaan peralatan dan sarana termasuk melakukan konsultasi kepada pihak-pihak terkait seperti LKPP, BPKP dan Inspektorat untuk mengadakan pelelangan. “Kita sudah siapkan pada hari ini juga, kemungkinan paling lambat pada pertengahan Desember 2020 itu kita sudah lakukan Pra-Dipa,” tandas Agus. Agus menerangkan, dalam proses pengadaan perlatan dan sarana 36 disiplin Cabor yang dipertandingkan ditentukan melalui mekanisme, tender, penunjukan langsung dan semua sudah ada acuannya. Diketahui, pelaksanaan PON 20 Papua ditunda yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2020, terpaksa ditunda hingga bulan Oktober tahun 2021. (*)